Rembang – Pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan perizinan harus dilakukan secara transparan, profesional, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, masyarakat perlu mengetahui bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat potensi terjadinya maladministrasi. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, terdapat berbagai bentuk maladministrasi yang perlu dikenali, khususnya dalam pelayanan perizinan, di antaranya:

1. Penundaan Berlarut

Penundaan berlarut merupakan tindakan menunda atau tidak menyelesaikan proses pelayanan dalam jangka waktu yang tidak wajar tanpa alasan yang jelas dan sesuai ketentuan. Dalam pelayanan perizinan, hal ini dapat terjadi ketika permohonan izin tidak diproses sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Tidak Memberikan Pelayanan

Bentuk maladministrasi ini terjadi ketika penyelenggara pelayanan mengabaikan atau tidak memberikan pelayanan yang menjadi kewajibannya. Contohnya, petugas tidak menindaklanjuti permohonan perizinan masyarakat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyimpangan Prosedur

Penyimpangan prosedur terjadi ketika pelayanan tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan. Misalnya, meminta persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam ketentuan pelayanan perizinan.

4. Permintaan Imbalan

Permintaan imbalan merupakan tindakan meminta atau menerima uang, barang, atau bentuk pemberian lainnya di luar ketentuan resmi sebagai syarat untuk memberikan pelayanan. Praktik ini dapat merugikan masyarakat dan termasuk tindakan yang harus dicegah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat atau petugas menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu, bukan untuk tujuan pelayanan sebagaimana mestinya.

6. Diskriminasi

Diskriminasi merupakan tindakan memberikan pelayanan secara berbeda atau tidak adil kepada masyarakat. Dalam pelayanan perizinan, setiap pemohon berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang, status, maupun kedekatan dengan petugas.

7. Tidak Kompeten

Tidak kompeten merupakan kondisi ketika petugas tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugas pelayanan sehingga mengakibatkan pelayanan tidak berjalan secara optimal.

8. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi atau pihak tertentu memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pelayanan publik sehingga berpotensi mengganggu objektivitas dan profesionalitas pelayanan.

Pentingnya Mencegah Maladministrasi

Maladministrasi dalam pelayanan perizinan dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Proses perizinan yang terhambat dapat menyebabkan tertundanya kegiatan usaha, bertambahnya biaya pengurusan, hilangnya peluang ekonomi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, pencegahan maladministrasi menjadi tanggung jawab bersama, baik penyelenggara pelayanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Penyelenggara pelayanan harus senantiasa menjalankan tugas sesuai standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan publik.

DPMPTSP Kabupaten Rembang berkomitmen untuk terus mendorong penyelenggaraan pelayanan perizinan yang transparan, profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat juga diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan perizinan melalui kanal pengaduan resmi yang tersedia.

Dengan mengenali dan mencegah maladministrasi, kita bersama-sama dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih mudah, adil, dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Rembang.