Penulis: rd

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang Bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang berkunjung ke DPMPTSP Kab Sragen untuk mereplikasi Aplikasi Perizinan SIPIONER pada Rabu, 18 September 2024. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu memimpin rombongan dari untuk melihat demo serta sharing terkait aplikasi perizinan…

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang melakukan deklarasi pencanangan Zona Integritas Bebas dari Korupsi (WBK). Pencanangan dilakukan di Lantai IV Kantor Bupati Rembang, Rabu (8/6) siang. Pencanangan dihadiri langsung oleh Bupati Abdul Hafidz, Wakil Bupati Hanies Cholil Barro’, Kepala DPMPTSP Imung Tri Wijayanti, Kepala Badan Kepegawaian…

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi atau Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Resiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Hotel Pollos, Kamis (31/3/2022). Sosialisasi ini bertujuan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dapat lebih memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas…

Kasus covid-19 yang sudah melandai, ini merupakan momen untuk membangkitkan perekonomian. Terkait hal itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus GASPOL mendukung pemulihan ekonomi demi terwujudnya Rembang Gemilang. Hal itu sampaikan Wakil Bupati Rembang Mochammad Hanies Cholil Baro” saat menjadi pembina apel di halaman kantor DPMPTSP, Selasa…

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, mempunyai Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yakni Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dinas tersebut merupakan pecahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinperindagkop dan UKM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker). Hal itu…

Pemkab Rembang telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 070/2277/2021 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. SE tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Poin pertama dalam SE itu, Sekda Fahrudin menyebut bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka…