Dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemberian izin usaha, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang telah diberikan izin benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat bagi perekonomian. Salah satu instrumen penting dalam proses tersebut adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM merupakan laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan investasi yang dijalankan.

LKPM berisi informasi mengenai perkembangan dan realisasi penanaman modal, termasuk nilai investasi yang telah direalisasikan, penyerapan tenaga kerja, serta kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan usaha. Melalui LKPM, pemerintah dapat memantau sejauh mana izin usaha yang telah diterbitkan benar-benar diwujudkan dalam kegiatan nyata. Dengan demikian, LKPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi gambaran riil kondisi investasi di lapangan.

Kewajiban penyampaian LKPM berlaku bagi pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha. Umumnya, kewajiban ini dikenakan kepada pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah dan tinggi, khususnya usaha skala menengah dan besar. Sementara itu, usaha mikro dan kecil dengan risiko rendah pada prinsipnya tidak diwajibkan menyampaikan LKPM, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan sektoral.

Penyampaian LKPM dilakukan secara berkala melalui sistem Online Single Submission (OSS). Untuk usaha menengah dan besar, LKPM disampaikan setiap triwulan, sedangkan usaha kecil yang diwajibkan melapor menyampaikan LKPM secara semesteran. Seluruh proses pelaporan dilakukan secara elektronik, sehingga memudahkan pelaku usaha sekaligus memastikan data investasi tercatat secara nasional dan terintegrasi dengan perizinan berusaha.

Dalam praktiknya, pengisian LKPM dilakukan dengan cara masuk ke akun OSS pelaku usaha, memilih menu LKPM, kemudian mengisi data realisasi investasi, tenaga kerja, serta permasalahan usaha apabila ada. Data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena LKPM menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelaporan tidak dilakukan, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengawasan perizinan berusaha.

Melalui kewajiban LKPM, pemerintah berupaya membangun sistem penanaman modal yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Bagi pelaku usaha, penyampaian LKPM secara tertib bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sarana untuk menyampaikan perkembangan usaha dan hambatan yang dihadapi agar dapat memperoleh pembinaan dan fasilitasi yang tepat. Dengan demikian, LKPM menjadi penghubung penting antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong iklim investasi yang sehat dan produktif.